JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengatur penerimaan negara bukan pajak produksi batubara progresif untuk pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B. Lewat regulasi itu, tarif royalti batubara mengikuti harga batubara acuan. …
Realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) hingga kini tercatat telah mencapai Rp 118,34 triliun atau 279,32% dari rencana target penerimaan tahun 2022 ini yang sebesar Rp 42,37 triliun. Hal tersebut berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber …
Sepanjang tahun ini, industri pertambangan menyumbang penerimaan pajak terbesar pada kuartal 2 dengan sumbangan mencapai 401,2%, naik 4 kali lipat dibanding penerimaan pada bulan Oktober senilai 90,8%. ... Dengan rincian penerimaan negara sebesar Rp 148,6 miliar berasal dari pajak P2P lending dan sebesar Rp 191,11 …
Situasi ini memberikan momentum yang sesuai bagi pemerintah untuk memberlakukan ketentuan baru tentang pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketentuan baru itu diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di …
pnbp - Jenis dan Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2022/67, TLN No.6813, jdih.setneg.go.id: 9 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan …
Rezim fiskal penerimaan negara bagi pemegang IUP dan IUPK di bidang Usaha Pertambangan Batubara diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor …
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian ESDM mencatat penerimaan pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP sektor pertambangan mineral dan batu bara sepanjang 2020 mencapai Rp 34,6 triliun.Jumlah ini 110% melebihi target yang sebesar Rp 31,41 triliun. Simak informasi selengkapnya pada program Evening Up di CNBC …
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) membukukan angka Rp 124,4 triliun di 2021. Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Ini adalah penerimaan yang …
a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin usaha pertambangan khusussebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam melaksanakan kewajiban …
ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara; Mengingat€: 1. Pasal€5 ayat (2)€Undang-Undang Dasar Negara Republik …
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 421 PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM 4211 PENDAPATAN MINYAK BUMI 42111 Pendapatan Minyak Bumi 421111 Pendapatan Minyak Bumi ... pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian …
• PNBP pertambangan umum hanya sebesar Rp 16,3 Triliun (5,16%) dari PNBP keseluruhan sebesar Rp 324,5 Triliun. Sementara PNBP SDA lainnya seperti Minyak Bumi sebesar Rp 141,2 Triliun (43,94%) dan Gas Bumi sebesar Rp 52,18 ... Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
Kementerian ESDM sendiri mencatat realisasi penerimaan negara dari pertambangan mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp42,36 triliun. Angka itu sama dengan 108,33 persen dari proyeksi penerimaan tahun ini sebesar 39,10 persen. Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) juga memang terus mengalami kenaikan …
Pertambangan . Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, …
1. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah uang bersangkutan; 2. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 20 Nop 2019. Favorit. Tidak ada folder. Create Manage. Read Later. ... kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi …
Bisnis, JAKARTA – Pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba pada 2022 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun ini.. Pendapatan negara dari sektor pertambangan minerba dalam nota keuangan RAPBN 2022 …
Penerimaan Negara pertambangan umum adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pertambangan umum yang meliputi : a. Iuran Tetap/Landrent/Deadrent adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Study Kelayakan, Konstruksi, Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah …
PERAN pertambangan dalam perekonomian nasional sudah tak perlu diragukan lagi. Selain sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan devisa, sektor pertambangan juga merupakan sektor yang signifikan dalam menyerap banyak tenaga kerja serta sektor yang mengakselerasi transfer teknologi.
"DBH pertambangan gas bu mi sebesar 30, 5% (tiga puluh setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya". Selain itu, dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 diatur juga …
PRES IDEN REPUBUK INDONESIA-6 - (2) Bagian pemerintah pusat sebesar 4o/o (empat persen) dari keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sejak berproduksi. (3) Tarif atas …
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia ... perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara; …
A. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, Maka dibutuhkan kecepatan dan ... pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. 2. PendapatanBagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Dari penerimaan sektor ESDM tersebut, sub sektor Pertambangan Umum tercatat sebesar Rp 42,120 Triliun atau sebesar 4,4% yang terdiri dari Pajak Pertambangan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Umum. Penerimaan negara yang cukup signifikan dari sektor pertambangan umum tersebut perlu diatur dalam …
PNBP secara spesifik diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini memuat pengertian, objek dan subjek, pengelolaan, hingga tarif PNBP. Hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang PNBP secara menyeluruh, memastikan bahwa proses hulu ke hilir terkait PNBP …
pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/ a tau penerimaan negara bukan pajak, perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs